Akibat Kesalahan Prosedur Hukum, Prinsip Keadilan Semakin Dikesampingkan

ideopedia.id-Pada 22 Juni 2017 Kabupaten Bojonegoro digegerkan dengan permasalahan hukum yang menjerat seorang ibu rumah tangga. Di saat institusi penegak hukum yang ada di negeri ini berlomba-lomba untuk membenahi dan memperbaiki pelayanan hukum kepada masyarakat, ada teriakan serak-serak kecil dari seorang perempuan yang merasa dilakukan tidak adil dihadapan hukum. Hal ini yang dialami seorang ibu rumah tangga bernama Rodliyyah (37 tahun) warga Desa Kedungbondo Kec. Balen yang merupakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).  

Kronologi peristiwa

Kejadian yang dialami oleh seorang perempuan ini terjadi ketika tanggal 23 Desember 2016 lalu, ia melaporkan tindak pidana KDRT yang dialaminya. Ia melaporkan kejadian yang dialaminya kepada petugas Polsek Kanor, bahwa ia pada 22 Desember 2016, sekitar pukul 17.45 WIB, telah menerima tindak kekerasan dari suaminya bernama Zainudin yang bekerja sebagai salah seorang aparatur pemerintah desa.

Menurut cerita yang dipaparkan Rodliyyah, ia mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya yang terlihat dalam keadaan kalap. Kerena takut dan merasa keselamatannya terancam maka, ia berusaha sebisa mungkin melawan. Menurutnya pada saat itu ia ditampar oleh suaminya, untuk membela diri ia mengangkat kaki dan mengenai suaminya yang berusaha mendekatinya dengan kalap.

Atas perilaku kasar yang diterimanya ini, Rodhliyyah mendatangi Polsek Kanor dengan tujuan melaporkan kekerasan yang dialami. Pada awal melapor, ia tidak ditanggapi, bahkan dengan alasan masalah internal pihak Polsek tidak memberikan surat bukti lapor kepada Rodliyyah bahwa pengaduannya diterima.

Tidak hanya itu, permintaan untuk divisum juga tidak ditanggapi dengan alasan akan diselesaikan di Balai Desa. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2016, Rodhliyyah mendapat panggilan lewat telepon dari Kapolsek Kanor agar datang sehari setelah telepon itu, untuk pemeriksaan laporan KDRT serta mengabulkan permintaan visum yang sebelumnya ditolak.

Selanjutnya untuk memenuhi panggilan Kapolsek Kanor, Rodhliyyah dengan ditemani Ainun Naim, datang ke Polsek kanor. Berdasarkan anjuran dan surat visum dari kepolisian, ia melakukan visum di Puskesmas pada tanggal 25 desember 2016. Hasil visum tersebut kemudian diserahkan ke Polsek kanor.

Kemudian Rodhliyyah kembali mendapat panggilan lewat telepon agar datang pada tanggal 27 desember 2016, dengan membawa materai guna tanda tangan BAP. Namun anehnya ketika sampai di Polsek Kanor, ia  diminta untuk mediasi, bukan menandatangani BAP seperti yang diutarakan sebelumnya. Selanjutnya Rodliyyah disuruh membuat laporan ulang, karena laporan yang pertama dinilai terlalu bertele-tele.

Kemudian Rodliyyah yang disuruh membuat laporan KDRT tersebut, baru menyerahkan kembali laporannya pada tanggal 4 januari 2017. Pada 6 februari 2017, Polsek Kanor melakukan pemanggilan kepada Rodliyyah melalui telepon atas laporan KDRT tersebut. Gelar adegan reka ulang kejadian perkarapun dilakukan untuk memperjelas konstruksi kasus.

Kepada Polsek Kanor, ia menjelaskan bila saat itu dicekik dan ditampar oleh suaminya hingga lehernya terluka. Untuk membela diri ia mengangkat kaki dan mengenai suaminya yang berusaha mendekatinya dengan kalap. Disinilah benih persoalan itu muncul, karena Zainudin juga melakukan pelaporan kasus yang sama pada Polsek Kanor, yakni dugaan KDRT yang dialaminya dengan terlapor Rodiyyah sebagai pelaku. Di mana posisi Rodliyyah sebagai pelapor saat itu juga diperiksa sebagai terlapor pada kasus KDRT yang sama.

Hal tersebut baru disadari Rodliyyah ketika seusai melakukan reka ulang, pihak penyidik Reskrim Polsek Kanor memeriksa BAP untuk menetapkan Rodliyyah sebagai tersangka. Baik Rodliyyah maupun pendamping hukumnya dalam pemeriksaan tersebut tidak menyadari bila pihak Polsek Kanor telah membuat BAP yang menjadikannya tersangka.

Menurut Rodliyyah pada saat itu ia diberikan beberapa pertanyaan oleh penyidik atas tindak pidana KDRT yang dilakukan Zainudin. Yang menjadikan Rodliyyah tambah bingung ketika diketahui dalam BAP tersebut, tidak dicantumkan terjadinya peristiwa saat ia mengalami tindak kekerasan ditampar sehingga lehernya terluka kena kuku Zainudin. Akan tetapi isi dari BAP adalah bahwa ketika Zainudin ingin mengambil anaknya yang bersama Rodliyyah, Rodhliyyah menendang suaminya dengan kaki kiri dan berteriak minta tolong karena kesakitan.

Keterangan tersebut jelas berbeda sekali dengan keterangan yang diberikan Rodliyyah pada penyidik. Tetapi karena percaya dengan pihak Polsek Kanor, Rodliyyah dan pengacaranya tidak bertanya lebih lanjut. Pada tanggal 26 april 2017, Rodliyyah menerima panggilan melalui telepon dari Kejaksaan negeri Bojonegoro. Saat itu Rodliyyah berpikir bahwa panggilan ini untuk kepentingan penyelidikan bagi mantan suaminya, maka tanpa ragu ia menghadiri panggilan via telepon tersebut. Tapi apa dikata, sesampainya di kantor Kejaksaan apa yang Rodliyyah pikirkan berbeda dengan fakta yang dihadapi. Rodhliyyah diminta mencabut aduan atas tindak pidana KDRT yang dilakukan Zainudin. Jika tidak ia juga akan dipidanakan dengan kasus yang sama.

Mendengar pernyataan tersebut Rodliyyah seketika itu shock dan kebingungan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Rodliyyah takut bercampur cemas, kakinyapun terasa lemas. Seluruh kekuatan otot fisiknya seolah-olah rontok lunglai dihadapan sang jaksa. Ia pun berusaha mengusai diri dan mengendalikan emosinya. Akhirnya ia pun pamit pulang karena tidak bisa melanjutkan pemeriksaan tersebut.

Pasca pemanggilan kejaksaan tersebut, pada mei 2017 setidaknya terdapat 2 panggilan kepada Rodhliyyah, yakni pada tanggal 8 dan 17 mei 2017. Dan semua panggilan tersebut tanpa melalui surat resmi, namun lagi-lagi hanya melalui telepon. Kuatir akan posisinya kemudian Rodliyyah meminta advokat Bayu dari LBH Kinasih untuk mendampinginya. Namun permintaan Rodliyyah ditolak Bayu, dengan alasan surat kuasanya sebagai pengacara hanya mendampingi sampai pengaduan di kepolisian. Maka pada panggilan ke 3, LBH Kinasih mengganti dengan advokat Darda Syahrizal. SH, untuk mendampingi dikejaksaan sebagai korban KDRT.

Bersama advokat Darda dan Ainun Naim, Rodliyyah mendatangi Kejaksaan Negeri Bojonegoro, untuk menemui jaksa Dewi Lestari. Pada saat itu selain tim dari Rodliyyah hadir juga Dewi Lestari dan Kanit Reskrim Poerwahyono yang mengambil foto-foto untuk bukti. Pada pemeriksaan jaksa tidak menjelaskan apa alasan dari pemanggilan tersebut. Rodliyyah hanya disuruh mengisi berkas-berkas dan menandatanganinya. Tidak hanya itu, isi tulisan pada berkas-berkas tersebut terkesan memojokkan Rodliyyah, seperti misalnya dalam berkas tersebut Rodliyyah dikatakan menendang Zainudin ketika Rodliyyah hendak mengambil anaknya. Hal tersebut tentu saja membingungkan Rodliyyah dan pengacaranya. Sampai akhirnya jaksa membacakan berkas yang dipegangnya, yang menyatakan bila Rodliyyah telah ditetapkan menjadi tersangka dan tinggal menunggu panggilan pengadilan.

Mendengar hal itu Rodliyyah dan pengacaranya merasa terkejut bukan kepalang. Saat itu juga Darda selaku pendamping hukum Rodliyyah, mendesak jaksa untuk melihat berkas-berkas dan kembali menanyakan status Rodliyyah. Jaksa menjawab dengan tegas bahwa Rodliyyah ditetapkan sebagai tersangka korban KDRT atas pengaduan dari mantan suaminya Zainudin. Disebutkan bahwa pada saat reka ulang pada 6 februari 2017, telah terjadi pemeriksaan terhadap Rodliyyah sebagai tersangka. Di mana pada saat pemeriksaan sebagai tersangka tersebut baik Rodliyyah maupun advokat Bayu selaku pendamping hukum  tidak menyadari bahwa Rodliyyah diperiksa sebagai tersangka karena tidak diberitahu secara layak.

Pemerintah yang terkesan abai dan dukungan masyarakat

Pemerintah dalam hal ini Bupati dan Ketua DPRD juga terkesan abai dan tidak memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan sesuai dengan PERDA Nomor 10 tahun 2011 tentang pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan. Atas kesalahan prosedural dan ketidaktahuan akan UU PKDRT menyebabkan perempuan korban KDRT menjadi korban yang dirugikan akibat tindakan aparatur mencerminkan ketimpangan kualitas pelayanan hukum sehingga perlu di upgrade sebagaimana mestinya.

Dengan adanya kejadian yang dihadapi oleh Rodliyyah tersebut Aliansi Masyarakat Pengawas Keadilan yang terdiri dari KPI, Bojonegoro Institute (BI), IDFoS, Ademos, LBH Kinasih, Ploso Jenar, PMII, KOPRI PMII, GMNI, KPR Tuban dan Masyarakat peduli keadilan se Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Malang. Pada tanggal 22 juni ini menuntut kepada :

  1. Kapolres Bojonegoro harus bertanggung jawab kepada Rodliyyah yang telah dijadikan terdakwa
  2. Jaksa dan Hakim membebaskan Rodliyyah dari segala dakwaan, tuntutan dan dinyatakan tidak bersalah
  3. Bupati dan DPRD harus melek terhadap isu perempuan yang menjadi korban kekerasan dan segera realisasi PERDA perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
  4. Buppati dan DPRD mengoptimalkan fungsi P3A sebagai lembaga pelayanan, perlindungan perempuan dan anak
  5. Pengabaian kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro otomatis telah melanggar PERDA Provinsi Jatim Nomor 09 tahun 2005 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan BAB III pasal 4 (setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah) dan pasal 5, pasal 10-pasal 13.  Undang-undang 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (pasal 3,30 dan 71). Undang-undang Nomor 07 tahun 1984 tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan, serta mencederai isi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tanggal 18 desember 1979 (CEDAW)
  6. Optimalkan kembali roh P3A, tempat perlindungan perempuan korban kekerasan
  7. Tegakkan keadilan untuk perempuan korban kekerasan. (AMM)

***

Bagikan :

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *