AMAN: Negara Mendanai Perampasan Wilayah Adat

Pada tanggal 19 Mei 2020, Presiden Jokowi menandatangani pengesahan Perpres Nomor 66 Tahun 2020 sebagai pengganti Perpres Nomor 102 Tahun 2012 tentang pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional. Berbagai kalangan masyarakat sipil termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mempersoalkan kehadiran Perpres ini baik secara formil maupun materiil.

Perpres ini lahir di tengah situasi pandemi COVID 19 yang menyebabkan keterlibatan masyarakat di dalam proses pembentukannya praktis tidak terjadi. Padahal partisipasi masyarakat merupakan syarat penting dan bersifat fundamental yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah  point pernyataan sikap AMAN terkait dikeluarkannya Perpres 66 Tahun 2020:

Perpres 66 Melegitimasi Pembentukan Bank Tanah

Di dalam konsideran menimbang huruf (a) Perpres 66 dinyatakan bahwa, “untuk mempercepat pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.”

Dari muatan substansi tersebut AMAN menilai bahwa terlihat sangat jelas pembentukan Perpres 66 dimaksudkan untuk mendapatkan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan menjadikan tanah sebagai jaminan pendanaan (Bank Tanah).

Arah pembentukan bank tanah tersebut makin diperkuat menyusul pernyataan Isa Rachmatawarta (Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI) menyambut penerbitan Perpres 66/2020 yang menegaskan bahwa “Kedepan bila ada kebutuhan pengadaan tanah, dana tersedia dan tidak perlu menunggu APBN tahun depan atau APBN Perubahan.”

Pembentukan bank tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Perpres 66/2020 berpotensi makin memperparah ketimpangan dan konflik agraria karena dengan adanya bank tanah akan semakin memperlancar proses perampasan wilayah adat atas nama pengadaan tanah.

Perpres 66 Memperkuat Legitimasi Perampasan Tanah

Di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa objek pengadaan tanah meliputi; a) tanah instansi, berupa Barang Milik Negara/Daerah dan milik BUMN/BUMD; b) tanah wakaf; c) tanah kas desa; d) aset desa; e) kawasan hutan. Ketentuan pengadaan tanah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klausul ini semakin memperkuat legitimasi perampasan wilayah adat atas nama pembangunan untuk kepentingan proyek strategis nasional. Di dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menjadi salah-satu dasar hukum pembentukan Perpres 66 disebutkan bahwa terhadap masyarakat adat harus diakui terlebih dahulu melalui Peraturan Daerah (Perda). Dengan kata lain, masyarakat adat yang belum diakui keberadaannya dengan Perda, tidak dikategorikan sebagai pihak yang berhak menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

Tidak terdapat pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian konflik hak atas tanah masyarakat adat yang akan dijadikan lokasi pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Perpres ini malah semakin memperkuat legitimasi pemindahan atau resettlement masyarakat adat secara paksa dari wilayah adatnya sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi KLHK (Juli 2017), dari total 122 juta hektar kawasan hutan yang telah ditunjuk, seluas 87 juta hektar atau 86.80% telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap. Artinya kurang dari 14% hutan yang tahapannya masih penunjukan, yang dapat diselesaikan konfliknya melalui mekanisme yang diatur dalam Pepres 88/2017. Dari hasil analisis AMAN (2017) menemukan sedikitnya terdapat 1,62 juta hektar yang tersebar di 609 komunitas adat terancam resetlement karena berada dalam kawasan konservasi. Artinya, dengan pemberlakuan Pepres 66/2020, ancaman resettlement tersebut semakin nyata. Pemindahan secara paksa yang diletigimasi oleh peraturan perundang-undangan yang berkedok untuk pembangunan strategis nasional.

Pemulihan Ekonomi Dalih Perampasan Wilayah Adat

Rukka Sombolinggi Sekretaris Jenderal AMAN menyatakan bahwa kehadiran Perpres 66/2020 adalah langkah mundur pengakuan dan perlindungan masyarakat Adat dan wilayah adatnya.

“Penerbitan Perpres 66, justru bertolak belakang dengan seruan Presiden Jokowi untuk membangun solidaritas seluruh kalangan termasuk Masyarakat Adat, Petani dan Nelayan untuk menghadapi ancaman krisis pangan akibat pandemi COVID 19. Mengantisipasi krisis pangan sebagai akibat dari pandemi ini hanya dapat dilakukan jika Petani dan Masyarakat Adat punya kejelasan hak atas tanah mereka dan hak mengusakan atau mengelola tanah dan wilayah adatnya secara leluasa” tegas Rukka.

Jangan sampai pemulihan ekonomi pada masa krisis akibat pandemi menjadi dalih negara untuk merampas wilayah adat secara legal.

Bagikan :

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *