Apakah Tidak Ada Angin di Jakarta ?

Jakarta sepertinya tidak sepoi-sepoi lagi, sehingga pemerintah berniat memindahkan ibu kota.

Rencana pemindahan ibukota menjadi wacana yang berkembang belakangan ini. Ide pemindahan ini sebetulnya sejak dulu pernah diusulkan oleh Presiden Sukarno. Apabila terwujud, hal ini akan menjadi salah satu program fenonemal Presiden Jokowi.

Jakarta sudah penuh sesak, macet, perputaran uang yang menggendut di sana belum lagi segudang masalah sosial lain menjadikan ibukota ini nampak semakin gerah untuk jadi pusat pemerintahan. Hal itu terlihat dari perbincangan hangat belakangan ini di media-media.

Overload penduduk memang terjadi di Jakarta, Menurut Bappenas (2010) sekitar 30 juta dari 200 juta penduduk Indonesia tinggal di Jakarta dan sekitarnya (baca: Jabodetabek). Luas wilayah Jakarta dan kota satelitnya yang hanya 1500 kilometer persegi ini ditempati 15 persen penduduk Indonesia. Bayangkan begitu sesaknya Jakarta! Pembagian penduduk yang kurang merata ini juga menggambarkan bagaimana tersentralnya perputaran ekonomi di sana.

Selain itu pemborosan BBM (bahan bakar minyak) juga akan terus terjadi pertahun, meningkat sekitar 2 juta pelaju kendaraan yang berdomisili di Jabodetabek ini menghabiskan sekitar 6,5 miliar liter BBM atau senilai Rp. 30 triliun. Jumlah yang luar biasa ditambah kemacetan dan belum adanya transportasi massal yang memadai akan terus menambah angka tadi.

Dari sekilas alasan tersebut kemudian mulai digemborkan wacana pemindahan ibu kota oleh beberapa presiden, Sukarno, SBY hingga sekarang Jokowi yang terlihat mulai betul-betul serius merencanakan hal tersebut.

Sebetulnya, rencana pemindahan ini bisa dianggap lebih tepat sebagai, pemisahan ibu kota. Hal ini bisa karena pusat bisnis dan ekonomi akan tetap berada di Jakarta sedangkan pusat politik atau pemerintahan yang selama ini di Jakarta akan digeser. Peralihan ini tentu membawa segudang urusan terkait dengan keperluan istana, misalkan pemindahan 900ribuan PNS atau administrator negara yang juga butuh perumahan, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya.

Pemerintah memang minim dana namun tetap nekat, mengingat kondisi Jakarta dan perlunya ibukota baru yang lebih tertata. Andrianof A. Chaniago, Ketua Tim Visi Indonesia 2033 pernah mengatakan bahwa biaya pemindahan ibu kota sekitar Rp. 50 triliun – Rp. 100 triliun. Minimnya dana dan kebutuhan dasar yang masih banyak menjadikan rencana ini masih belum diapresiasi betul oleh semua pihak, sehingga belum mampu terealisasi.

Menengok negeri seberang

Kota-kota besar di dunia juga pernah pindah ibukota, seperti Jepang yang memindahkan Kyoto ke desa kecil bernama Edo yang dikemudian hari berubah menjadi Tokyo. Perubahan tersebut menghasilkan progres yang luar biasa bagi pertumbuhan Jepang. Negara tetangga Malaysia, juga mengalami hal serupa. Kuala Lumpur yang macet dan tak teratur itu  dipindahkan ke Putra Jaya tahun 1999.

Pusat pemerintahan yang lebih luas dan lengang ini membuat para aparaturnya semakin efektif dan efisien dalam bekerja. Australia pun memiliki masalah yang serupa saat Melbourne dahulu jadi Ibukota. Kepadatan penduduk menjadi faktor utama mengapa pada tahun 1927 ibukota bergeser ke Canberra. Hasilnya ? Melbourne kini menjadi kota paling layak huni di dunia (The World’s Most Liveable Cities).

Bagaimana dengan Indonesia ? Apabila pemindahan ini berhasil, bukan tidak mungkin cita-cita pemerataan pembangunan negara akan lebih baik dan adil atau  justru bisa memunculkan masalah baru. Masyarakat sebetulnya juga paham bahwa memindahkan Ibu kota tidak segampang memindahkan gawang futsal, sehingga semua harus dirumuskan dan disiapkan betul. Karena pemindahan ini juga akan berdampak luas pada segi ekonomi, hukum, geografi, politik, serta demografi di Indonesia.

Lalu kemanakah istana negara yang baru akan berlabuh ?

Pemerintah belum bisa memberi kepastian seratus persen di mana letak ibukota baru. Namun bila melihat wacana yang berkembang, Kalimantan menjadi kemungkinan besar wilayah paling strategis mengingat ketersediaan lahan dan posisi geografisnya yang lebih “adil”. Selain itu juga dahulu  Sukarno pernah punya rencana tentang pemindahan Jakarta ke Palangkaraya yang dulu pernah menjadi master plan, hal ini tentu jadi rujukan penguat.

Kota bandar kayu terbesar di Kalimantan ini kemungkinan besar akan jadi ibu kota baru. Mengingat Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di dunia, serta merupakan paru-parunya dunia. Hutan hujan dan hutan tropis dengan kayu-kayu besar masih berlimpah, tak ada gunung berapi sehingga berkategori aman bagi pusat pemerintahan yang baru.

Selain itu pemindahan ini juga diharapkan bisa merubah beberapa sifat keIndonesiaan yang terlalu Jakarta sentris. Misalnya apabila ibukota berpindah ke Palangkaraya, bahasa Jakarta sentris yang selama ini jadi trend-setter kemungkinan berubah menjadi bahasa Banjar, Ngaju ataupun Bakumpai nan elok itu. Istana dan pusat pemerintahan akan dihias dengan ukir-ukiran khas Banjar dan Dayak yang elegan.

Indonesia tidak lagi akan ke Jawa-an, karena ibu kota bergeser ke tengah, dan harapan besar bagi pemindahan atau pemisahan itu ialah, republik ini semakin sadar bahwa mereka sangat beragam dan belajar kembali menghormati perbedaan tersebut. Kita tahu Jakarta sedikit ternoda dengan itu belakangan ini.

Pemindahan di Kalimantan menjadikan sedikit harapan pula bagi para pecinta lingkungan, supaya pembalangan liar kayu-kayu di sana kemudian segera di atasi dan mampu menghambat penghancuran hutan bukan malah sebaliknya.

***

Jakarta yang sudah menjadi representasi dari republik ini tentu memiliki sejarah panjang, mulai dari masa sebelum kemerdekaan hingga kini. Ingatan manis, maupun kenangan pahit akan jatuh bangunnya bangsa ini terekam jelas dari memoar-memoar perjuangan anak bangsa. Lahir dan tenggelamnya rezim, percumbuan ideologi dunia dan persatuan suku bangsa di Nusantara telah mendarah daging di raga Jakarta.

Pemindahan memang perlu apabila membawa negara ini menjadi lebih baik lagi, bukan sekedar pemindahan istana secara fisik melainkan juga simbol-simbol perjuangan serta kenangan persatuan harus juga berbarengan.

Peralihan tersebut tentunya bukan hanya ajang bagi penguasa supaya bisa sekali lagi berkuasa. Saat ini masyarakat menunggu dengan harap cemas agar istilah ibukota lebih kejam dari ibu tiri berakhir. Palangkaraya atau wilayah manapun yang nantinya menjadi ibu kota baru, semoga berangin lebih segar dan sepoi daripada Jakarta yang sudah semakin “gerah” ini.

Bagikan :

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *