DPR Ngotot Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19

Ideopedia – 2 April 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan rapat paripurna, salah satu dalam agendanya adalah pembahasan untuk memperbaharui tata tertib sidang pengambil keputusan di DPR.

Rapat kerja dan sidang paripurna ini dilakukan secara online atau via virtual oleh para anggota DPR di tengah pandemi Covid-19. Oleh karenanya, harus dibentuk terlebih dahulu legal standingnya agar keputusan bisa dinilai sah.

Aziz Syamsudin yang menjabat selaku Wakil Ketua DPR sekaligus menjadi pimpinan sidang rapat, pada saat membuka sidang paripurna mengumumkan agenda-agenda yang sudah dikonsultasikan bersama Badan Musyawarah (Bamus) DPR, pada 27 Maret 2020, dan 1 April 2020.

“Salah satu keputusan yang dibacakan pada rapat tersebut, DPR tetap akan membahas RUU Cipta Lapangan Kerja untuk bisa diteruskan ke tingkat legislasi.”

Selain itu, pada saat membuka sidang psripurna Aziz Syamsudin juga menyampaikan agar menyampaikan aksi-aksi fraksi interupsi serta persetujuan adanya surpres R/06/7 Feb 2020 dan RUU Ciptaker [Cipta Lapangan Kerja] dan telah dibahas dalam rapat pengganti konsultasi pengganti Bamus pada 1 April 2020, dan hal-hal bahasan yang telah disepakati untuk diteruskan ke tingkat badan legislasi.

Namun, beberapa anggota menolak usulan itu, salah satunya dari Fraksi Demokrat Herman Heron. Herman Heron menyampaikan bahwa ditengah kondisi masyarakat saat ini yang penuh rasa khawatir perlu mendapat dukungan DPR untuk menanggulangi covid-19.

“Herman Heron juga meminta agar pada Masa Persidangan III 2019-2020 untuk bisa fokus membahas menangani corona. Karena DPR sebagai wakil rakyat harusnya mendengarkan betul suara rakyat. Oleh karena itu, kami dengan hormat insiatif agar lebih baik dalam masa sidang ini fokus membahas menangani corona.”

Akan tetapi usulan yang disampaikan oleh Herman, ditimpali lagi oleh Aziz yang bersih kukuh dalam pembahasan rapat pada Masa Persidangan III 2019-2020 sudah disepakati bersama oleh masing-masing dari mini frkasi.

Sehingga, Aziz kembali menegaskan bahwa agenda paripurna sudah mekanisme yang dilalui berdasarkan mekanisme dan tata tertib, sesuai Bamus 1 April, pengesahan tata tertib penguatan legal standing dan normatif untuk jadi pegangan dan itu sifatnya sudah disepakati kemarin.

Hingga sampai rmsaat ini rapat sidang paripurna masih belum ada persetujuan apapun. 

Sumber: CNBC Indonesia.

Bagikan :

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *