Ketahanan Pangan Di Ujung Tanduk

Ketahanan pangan merupakan topik yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan sebagai konsekuensi dari dampak penyebaran pandemi Covid 19 yang semakin meluas. Setelah dengan masalah kesehatan, pasokan pangan menjadi isu sentral lain dan perlu penanganan sesegera mungkin.

Food and Agriculture Organization (FAO) menyampaikan akan adanya ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi Covid-19. Menanggapi itu, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk terus mengontrol ketersediaan bahan pokok hingga ke daerah-daerah. Tentu tak cukup dengan memastikan stock pangan, perlu ada langkah preventif untuk memperkuat ketahanan pangan warga.

Masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus rentan bermasalah pada situasi bencana. Ketahanan pangan mengindikasikan pada ketersediaan akses sumber makanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi pandemi mengakibatkan ketersediaan akses terhadap makanan akan diperparah dengan semakin memburuknya penyebaran wabah serta larangan-larangan perpindahan penduduk yang mengikutinya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Burgui (2020) bahwa wabah yang terjadi di dunia akan meningkatkan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan dan malnutrisi.

Kekhawatiran pemerintah dan berbagai pihak mengenai kelangkaan bahan pangan ternyata tidak memudahkan petani sebagai hulu produksi pangan. Petani justru menjadi pihak paling terdampak dalam krisis ketahanan pangan, padahal petani merupakan profesi tunggal penyedia pangan yang seharusnya mampu tetap bertahan ditengah pandemi.

Ironisnya yang terjadi setiap hari adalah penurunan harga komoditas pangan hingga pada level yang sangat rendah di berbagai wilayah di Indonesia terutama di Pulau Jawa. Anjloknya harga komoditas pertanian sangat merugikan petani di tengah pandemi, petani yang menjadi tumpuan harapan penyedia pangan masyarakat justru terancam mengalami kerugian yang berakibat pada ketidakmampuan membeli bibit dan memperbaharui tanaman mereka. Direktur Jenderal Industri Kecil menengah dan Aneka (IKMA) menyatakan beberapa bahan baku melonjak diantaranya adalah kedelai, gula pasir, bawang putih, dan cabe merah sekitar 30-50%.

Identifikasi dan Simulasi Ketahanan Pangan

The Strategic Research and Consulting (TSRC) baru-baru ini melakukan jajak pendapat secara daring berjudul ketahanan pangan hadapi pandemi Covid 19. Jajak pendapat ini mencoba menguak cadangan ketersediaan makanan pokok masyarakat. Adapun responden dalam penelitian ini menyasar 466 petani yang tersebar di 17 Provinsi di Indonesia.  

Per Mei 2020, status musim tanan per Provinsi di Indonesia adalah 60 persen provinsi sedang menanam seperti Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, NTB, Riau, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat, Maluku Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Timur serta 40 persen Provinsi sedang masa panen seperti Maluku, NTT, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu dan Sulawesi Utara.

Berdasarkan status musim tanam tersebut, ketahanan pangan dominan per Provinsi hanya dapat bertahan dalam rentang waktu 2 minggu hingga di atas 3 bulan (80%). Jika akhir masa pandemi adalah bulan Oktober 2020 (Prediksi Singapore University) maka hampir seluruh provinsi lokasi jajak pendapat terancam krisis pangan.

Hasil jajak pendapat tersebut menunjukan bahwa peran produsen, khususnya petani, dalam rantai pasok pangan sangat penting. Di tengah badai pandemi, terjadi penyesuaian yang cenderung bersifat massif. Hampir seluruh negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya sendiri karena jalur perdagangan internasional terganggu semenjak wabah Covid 19 mulai menyebar. Produksi dalam negeri menjadi tumpuan utama bagi setiap negara saat ini, termasuk Indonesia. Fasilitas produksi, seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung produksi lainnya, perlu menjadi prioritas bagi peningkatan produksi dalam negeri.

Hal ini urgent untuk direalisasikan mengingat 93 persen mayoritas petani di Indonesia adalah petani kecil. Sebagai langkah antisipasi dampak Covid 19 terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Indonesia, pemerintah harus memastikan fasilitas dan bantuan di semua lini pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi, berjalan sebagaimana mestinya. Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) merupakan kunci keberhasilan dari penerapan strategi kebijakan pangan.

Tren restriksi perdagangan komoditas pangan dan gangguan logistik sudah dapat diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan potensi produksi pangan dalam negeri dan memperbaiki sistem logistik pangan nasional.

Selain itu, data yang valid terkait neraca pangan di Indonesia perlu segera ditelaah dan semua K/L wajib menggunakan data pangan yang sama. Jika ada beberapa komoditas pangan yang perlu diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri, segerakanlah untuk melakukan impor dengan pemberian fasilitas impor, sebelum maraknya restriksi perdagangan pangan di beberapa negara penyuplai komoditas pangan. Namun, jika memang tidak diperlukan impor, optimasi rantai pasok pangan di dalam negeri harus menjadi prioritas utama agar tidak ada gangguan terhadap ketahanan pangan di Indonesia.

Bagikan :

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *