Kunci Efektif Penyaluran Bantuan Sosial Adalah Kerjasama Pemerintah dari Pusat hingga Desa

Merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai formulasi kebijakan. Tujuannya yaitu pemerintah berusaha menjamin agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan masyarakat dapat hidup secara layak. Tidak sedikit anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Di antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu pemberian bantuan sosial (Bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT). Tetapi, ternyata dalam penyaluran bantuan tersebut tidak selancar perkiraan pemerintah. Hal tersebut membuat banyak pihak berkomentar.

Diantaranya yaitu Ahmad Choirul Furqon, Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Furqon mengatakan bahwa tidak sedikit masalah yang muncul dalam penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus memastikan agar penyaluran bantuan dapat berjalan efektif . Caranya yaitu pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dengan baik agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran.

“Penyaluran bantuan ke masyarakat saat ini banyak terjadi masalah, salah satu cara untuk meminimalisir masalah yaitu pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dengan baik. Seperti contoh melakukan sinkronisasi data, sehingga bantuan dapat terdistribusi secara merata dan adil,” ungkap Furqon.

Selain meminta agar pemerintah pusat dan daerah berkerja sama, Furqon juga menceritakan kondisi di desa tempat asalnya, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang yang saat ini sedikit terdapat masalah. Ada temannya yang sampai nekat menghubungi Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj yasin. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena ada kerisauan di tengah masyarakat jika bantuan tidak terdistribusi secara adil.

“Teman saya yang ada di desa sampai nekat menghubungi Bapak Wakil Gubernur, karena menurut dia ada hal yang aneh. Itu sebenarnya wajar dan lumrah, karena dia merasa ada yang janggal, ada beberapa warga yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan, ternyata namanya masuk menjadi salah satu calon penerima bantuan,” imbuh Furqon.

Dia berharap agar perangkat desa sebagai elemen paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan mengetahui kondisi lapangan, dapat mensortir siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan. Jangan sampai pihak yang seharusnya tidak menerima bantuan malah mendapatkan bantuan.

“Saya percaya bahwa Kepala Desa saya orangnya baik dan bijaksana. Jadi saya berharap beliau dapat bekerja sama dengan pihak RT dan RW untuk mendata siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan. Misalnya seperti mereka yang tidak mampu, terlebih janda yang sudah lanjut usia. Mereka adalah orang yang sangat berhak mendapatkan bantuan. Jangan sampai orang yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan dan berkecukupan malah mendapatkan bantuan. Bantuan harus terdistribusi secara merata dan adil,” tambah Furqon.

Dalam penutup pembicaraannya, Furqon mengatakan bahwa terkadang data yang diberikan oleh Dinas Kabupaten Rembang atau Kecamatan Sarang belum tentu valid. Menurutnya, data yang digunakan oleh pemerintah kabupaten atau kecamatan mungkin menggunakan data lama yang belum diperbaharui. Sehingga perangkat desa harus memilah kembali siapa saja yang harusnya berhak mendapat bantuan.

“Ada kemungkinan perubahan status sosial di tengah masyarakat selama beberapa tahun terakhir. Sehingga perangkat desa juga mempunyai tanggung jawab memilah siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan. Terlebih mungkin data yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan adalah data lama, jadi pihak yang mengetahui lapangan seperti Kades, RT dan RW harus bertindak secara bijak,” tutup Furqon.

Bagikan :

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *