Lockdown atau Karantina Wilayah?

Ditengah pandemi yang semakin massif, pemerintah masih terlihat gagap mengambil sikap proteksi. Data per 28 Maret 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 1046 warga dinyatakan positif COVID 19, 46 sembuh dan 87 meninggal dunia. Jika kita lihat, dalam waktu satu hari, hampir 100 warga negara positif terjangkit COVID 19. Hal ini menunjukkan bahwa solusi gerakan untuk berdiam diri di rumah tidak signifikan jika tidak diikuti dengan kebijakan lockdown atau karantina berdasarkan kewilayahan.

Jaringan Masyarakat Sipil untuk Indonesia Bergerak (Jaringan-IB) mengeluarkan sikap mendesak pemerintah untuk segera menerapkan karantina wilayah, khususnya di wilayah episentrum pandemic seperti DKI Jakarta.

“Pemerintah pusat terlihat kewalahan membendung pandemi, seharusnya pada posisi seperti ini hal yang paling memungkinkan dilakukan adalah menyerahkan kewenangan untuk menentukan sikap karantina atau lockdown kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat cukup fokus memastikan fasilitas kesehatan memadai serta memastikan ketahanan pangan dan ekonomi”ungkap Yaya yang juga merupajan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), di Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Jaringan-IB diikuti 33 individu dan lembaga di Indonesia seperti Walhi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Koalisi Perempuan Indonesia, Jaringan Gusdurian, Ecosoc Institute, dan banyak individu lainnya.

Jaringan-IB menilai bahwa hingga kini pemerintah belum memiliki strategi yang tepat untuk penanganan wabah mematikan ini. Penyebarannya bahkan dikhawatirkan tak terbendung lagi di daerah-daerah. Selain itu, pemerintah perlu memperluas pemeriksaan cepat bagi para tenaga medis dan keluarganya, orang dalam pantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan menambah laboratorium ke setiap provinsi agar pemeriksaan tidak terpusat di satu tempat saja.

Di tempat lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan peraturan pemerintah yang sedang dirumuskan saat ini adalah terkait karantina kewilayahan untuk mencegah penyebarluasan virus corona. Karantina kewilayahan berbeda dengan lockdown.

“Konsep karantina kewilayahan tidak sama dengan lockdown. Meski begitu ada yang menyamakan begitu saja dengan lockdown padahal antara keduanya tidak sama” Kata Mahfud.

Menurut dia, istilah Karantina Wilayah telah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah yang tengah dipertimbangkan akan dibuat merupakan turunan dari undang-undang tersebut.

Posisi tidak tegas pemerintah mendapatkan kritik dari banyak pihak. Pemerintah dinilai lebih mengutamakan ancaman pandemi bagi dinamika ekonomi ketimbang memproteksi warganya. Hal ini yang kemudian menyebabkan hingga kini belum ada sikap yang berani untuk menentukan sikap lockdown.

 “Dalam situasi mendesak, pemerintah pusat sudah seharusnya berfikir taktis dan sigap untuk membendung lonjakan pasien positif COVID 19, hal yang paling mungkin dilakukan sekarang adalah segera menentukan sikap untuk lockdown atau karantina kewilayahan. Jika ini tidak dilakukan maka akan terjadi overload pasien dan rumah sakit kita tidak akan mampu memberikan pelayanan. Pada posisi ini pemerintah seharusnya lebih mendahulukan perlindungan bagi warga negara terlebih dahulu, baru setelah itu memikirkan soal penanggulangan dampak ekonomi dari pandemi ini” ungkap Iwan Ismi, kandidat master Peeking University.

Bagikan :

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *