Maskapai Penerbangan RI di Ujung Tanduk

Industri penerbangan terkatung-katung untuk bertahan hidup ditengah pandemi tiga bulan terakhir. Tak hanya perseroan plat merah, maskapai penerbangan swasta pun ikut dilema dihantam pandemi.

Baru-baru ini PT AirAsia Indonesia Tbk mengaku pendapatannya berkurang 75 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Hal itu merujuk keterangan AirAsia kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Imbasnya, 873 karyawan terpaksa dirumahkan AirAsia. Ada 9 karyawan tetap yang di PHK dari total 1.645 karyawan. AirAsia juga memotong gaji sebesar 50 persen terhadap 328 karyawan.

Tak hanta rute domestik, rute internasional pun berhenti beroperasi tiga bulan belakangan sebagai imbas pemberlakuan pembatasan penerbangan oleh hampir seluruh negara di dunia.

Pandemi juga berimbas pada pemenuhan kewajiban keuangan perusahaan secara jangka pendek dan entitas anak mencakup utang usaha, utang bank atau lembaga keuangan, kupon dan pokok obligasi, serta medium term notes.

Maskapai dalam negeri, Garuda Indonesia dan Lion Air mau tak mau mengambil kebijakan pahit. Garuda Indonesia telah merumahkan sekitar 800 karyawan dengan status tenaga kerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama tiga bulan terhitung 14 Mei 2020.
Garuda Indonesia minta pelonggaran pelunasan Trust Certificates Garuda Indonesia Global Sukuk Limited senilai USD 500 juta yang jatuh tempo pada 3 Juni 2020. Sukuk merupakan obligasi syariah yang diterbitkan untuk mencari pendanaan dari kreditur atau pemberi obligasi.
Usulan perpanjangan waktu pelunasan ‘utang’ global sukuk yang akan jatuh tempo tersebut diajukan untuk jangka waktu minimal tiga tahun dan disampaikan melalui proposal permohonan persetujuan kepada pemegang sukuk.

Usulan tersebut disampaikan melalui Singapore Exchange (SGX) dengan informasi keterbukaan di Indonesia Stock Exchange (IDX) dan kepada ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengamat industri penerbangan, Alvin Lie mengatakan, secara global badai PHK di industri penerbangan ini tak lepas dari kondisi ekonomi global dan ketatnya pembatasan penerbangan yang berlaku di seluruh dunia selama pandemi.

Berdasar peraturan Kementerian Perhubungan, maskapai Indonesia boleh terbang lagi setelah ada pelonggaran sejak 7 Mei. Calon penumpang setidaknya harus mengantongi izin bebas COVID-19 dan syarat administrasi izin keluar atau masuk daerah tujuan.

 Sejumlah persyaratan itu tak ampuh sebagai stimulus maskapai penerbangan Indonesia. Menurutnya, kebijakan pemberian insentif kepada maskapai penerbangan nasional dinilai tak tepat sasaran. Kebijakan pemberian insentif pun dinilai tak berguna lantaran terbentur pada aturan-aturan lain seperti protokol anti-corona di dalam kabin yang memaksa maskapai mengangkut kurang dari 50 persen kapasitas.

Sumber: Tirto.id

Bagikan :

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *