Normal Baru dan Kematangan Soal K3

Akibat wabah covid-19 hampir sebagian besar pabrik-pabrik di seluruh dunia tutup karena permintaan order/pesanan menurun. Namun baru-baru ini indeks terbaru dari Wall Street Journal menunjukkan adanya tanda pemulihan di berbagai negara terutama industri besar dunia. 

Tentu tidak lama lagi, seperti aktivitas industri di dunia, aktivitas ekonomi disini pun akan segera dibuka. Dari perkembangan terakhir kebijakan Indonesia hendak menerapkan ‘normal baru’ secara simultan ataupun transisional di sejumlah daerah. Namun di tengah rencana pemerintah soal ‘normal baru’, bagaimana kedisiplinan terhadap protokol kesehatan terutama bagi perusahaan ?

Kedisplinan terhadap protokol kesehatan di tingkat pabrik salah satunya terlihat dari kasus penyebaran di tingkat pabrik atau cluster pabrik sempat terjadi di beberapa daerah. Termasuk misalnya kasus terkait ratusan perusahaan di Jakarta yang dijatuhi sanksi akibat terbukti tidak mentaati protokol kesehatan

Jika kita lihat empat provinsi penyumbang industri nasional terbesar, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah sekarang menjadi episenter tempat yang paling tinggi angka kasus COVID-19 nya. Selain sebagai daerah yang menjadi mesin penggerak ekonomi, di lain sisi disinilah lumbung PHK terjadi. Hingga awal Juni 2020, tercatat 3,7 juta PHK hantam-kromo pekerja formal di Indonesia, angka tadi belum termasuk pekerja informal. Bila dibiarkan kondisi ini bisa mendorong perlambatan ekonomi disertai ‘instabilitas politik’.

Apabila terus menerus terjadi, situasi ini bisa menimbulkan kerentanan dan berbahaya bagi kehidupan pekerja. Untuk itu garda terdepan di tengah kebimbangan antara ‘menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan warga’ adalah di tempat kerja, di pabrik-pabrik dan di pusat-pusat ekonomi lainnya. 

Belum lagi perusahaan yang memiliki kepadatan pekerja tinggi seperti di sektor garmen, tekstil atau pekerja afektif yang nilainya terletak pada jasa interaksional antar manusia. Mereka berada pada garis pertahanan dalam melawan pandemi ini.

Bila dilihat bisa jadi perusahaan yang tidak mematuhi protokol kesehatan selama pandemi ini, bertali pusar pada penerapan budaya K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang cenderung kurang optimal di masa ‘old normal’ILO sendiri mengatakan hampir 100 ribu kecelakaan kerja terjadi tiap tahun di Indonesia, belum lagi sebanyak 221 ribu perusahaan masih tergolong berkategori ‘beresiko tinggi’ karena belum menerapkan K3 dengan baik.

Lalu apa hubungan K3 dengan COVID-19 dan kedisplinan dalam menerapkan protokol kesehatan ?

K3 atau HSE (Health, Safety, Environment) mendorong usaha-usaha preventif maupun promotif di tempat kerja demi terciptanya ‘keselamatan dan kesehatan’. Artinya keberhasilan memutus mata rantai COVID-19 bisa dimulai melalui penerapan budaya K3 dan lebih lanjut lewat kepatuhan terhadap protokol kesehatan di lingkungan kerja apapun jenis industrinya. Selain itu penerapan K3 yang sebelumnya sudah  matang pada lingkungan kerja tentu menjadi keuntungan ketika terjadi krisis seperti pandemi saat ini.

Merujuk pada Maturity of Safety Culture yang ditulis oleh Prof. Pattrick Hudson, tipe atau tahapan satu jenis perusahaan terhadap ‘kematangan kultur K3’ terdiri dari lima tahapan. 

Tahapan pathological. Pada tahap ini sebuah perusahaan sama sekali tidak menerapkan K3 apalagi protokol kesehatan. Jika dilihat dari perspektif COVID-19 perusahaan seperti ini justru menihilkan prosedur protokol kesehatan, karena apabila terdapat pasien dalam pengawasan (PDP) misalnya, maka perusahaan harus ditutup selama 14 hari. Tentu hal itu yang dihindari agar cashflow berjalan dan tak merugi.

Sedangkan tahapan yang paling atas menurutnya adalah tingkat generative. Pada situasi pandemi misalnya, seluruh elemen mulai dari pekerja dan pengusaha tidak hanya partisipatif namun juga ‘aware’ pada kondisi krisis sehingga semua aktif secara sukarela. 

K3 sendiri tidak hanya melulu insiden yang memperhatikan keselamatan di tempat kerja serta kesehatan secara fisik atau ‘materiil’ namun juga bersifat imateriil termasuk kesehatan mental atau psikososial. Bagaimana meminimalisir ketakutan berlebih terhadap penyebaran virus, ketakutan kehilangan pekerjaan atau tidak mendapatkan jaminan sosial yang bisa mendorong kesehatan mental menurun termasuk dari konteks penerapan budaya K3.

Dalam kasus COVID-19 pemerintah perlu sangat adaptif dalam membuat peraturan terutama terkait regulasi yang sanggup meminimalisir hingga memutus mata rantai penyebaran, terutama di lingkungan kerja. Indonesia sebetulnya sudah diberikan set alarm oleh kondisi pandemi agar me-reset budaya K3 dengan dukungan regulasi yang adaptif dari pemerintah.

Bila merujuk negara-negara lain, mereka juga sangat adaptif dalam merespon kondisi pandemi salah satunya dengan menerapkan regulasi supaya aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa melupakan unsur K3. 

Negara Chile mungkin bisa jadi contoh. Menurut Laporan ILO (2020), di sana mereka mendisiplinkan perusahaan dengan langkah membuat undang-undang yang mengadopsi prinsip diskoneksi (memutus aktivitas kerja) saat pekerja melakukan kerja jarak jauh atau Working From Home selama 12 jam. Bisa dikatakan di sana pengusaha tidak mewajibkan pekerja untuk merespons bentuk-bentuk komunikasi, permintaan maupun perintah selama periode diskoneksi serta pada hari libur, izin maupun cuti. 

Selain mereduksi tingkat stres akibat masa WFH yang panjang, pekerja juga tidak mengalami semacam workspace disorder karena sulit memisahkan antara bekerja dan mengurus rumah.

Atau protokol bersama Italia (ILO, 2020) yang tujuan utamanya untuk mengkombinasikan kelanjutan kegiatan-kegiatan produksi dengan jaminan kesehatan dan keselamatan kondisi dan lingkungan kerja. Isinya meminta mengadopsi beragam cara K3, termasuk informasi K3, prosedur untuk masuk ke tempat kerja, kebersihan dan sanitasi, langkah-langkah higienis, APD, organisasi kerja, pengelolaan orang dengan asymptomatic (tanpa gejala) di perusahaan, kewaspadaan kesehatan, dll. 

Selain itu dialog sosial diperlukan sebagai wadah antara pengusaha pekerja dan serikat pekerja untuk mempromosikan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Pihak-pihak tersebut memungkinkan untuk menciptakan tempat kerja yang selain menerapkan prosedur protokol kesehatan juga mampu menerapkan lingkungan kerja non-diskriminatif pada setiap pekerja. 

Tentu tidak hanya pemerintah namun semua orang termasuk pekerja dan pengusaha secara generative menuju ke pengupayaan zero accident di tempat kerja dan segera zero COVID-19 bagi seluruh warga. 

Bagikan :

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *