Pilkada di Tengah Pandemi, Anggaran Membengkak

Anggaran Pilkada 2020 yang akan berlangsung ditengah pandemi Covid 19 menjadi membengkak. Tambahan anggaran yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk melanjutkan tahapan Pilkada sesuai protokol kesehatan Covid 19 berkisar Rp 2,8 triliun hingga Rp 5,9 triliun.

Besaran usulan tambahan anggaran disampaikan KPU dan Bawaslu dalam rapat dengar pendapat bersama komisi III DPR, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Menteri Dalam Negeri pada Rabu (3/6/2020). Rapat berlangsung tertutup.

Dalam rapat kemarin, Ketua KPU Arief Budiman memaparkan empat opsi tambahan anggaran dengan kondisi teknis berbeda, yakni kategori A dan B, dengan tiap kategori disertai opsi peralatan kesehatan lengkap dan peralatan dikurangi. Anggaran itu memperhitungkan jumlah petugas di TPS yang mencapai 2,6 juta orang.

Untuk opsi pada kategori A, KPU membuat jumlah pemilih dalam tempat pemungutan suara (TPS) 800 orang, sehingga ada 253.929 TPS. Selain itu, untuk kategori A, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dilakukan berbasis TPS. Dalam kategori ini, bila pengadaan alat kesehatan dan protokol Covid 19 lengkap, estimasi biaya tambahan yang diperlukan Rp 3,5 triliun. Namun, untuk opsi kedua, bila alat protokol kesehatan Covid 19 tidak lengkap, biaya yang diperlukan Rp 2,5 triliun.

Usulan KPU Opsi Penambahan Anggaran Pilkada 2020

Untuk kategori B, KPU membuat jumlah pemilih setiap TPS 500 orang, sehingga ada 311.978 TPS. Adapun untuk pembentukan PPDP dilakukan berbasis rukun tetangga (RT). Untuk kategori ini, opsi pertama dibutuhkan Rp 5,6 triliun, sedangkan opsi kedua dengan pengurangan alat protokol kesehatan, kebutuhan tambahan anggaran Rp 4,5 triliun.

Dalam kesimpulan rapat disepakati jumlah pemilih dalam satu TPS maksimal 500 orang. Terkait penyesuaian kebutuhan tambahan barang atau anggaran, disepakati dipenuhi lewat sumber APBN dengan memperhatikan APBD tiap daerah. Hal ini akan dibahas pada rapat kerja gabungan Menteri Keuangan, Gugus Tugas Covid 19, Mendagri, Komisi II, dan KPU, Bawaslu serta DKPP. Penyelenggara pemilu juga diminta menstrukturisasi kebutuhan anggaran di tiap tahapan.

Sumber: Kompas.id

Bagikan :

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *