Presiden dan Menag Tidak Libatkan DPR Soal Pembatalan Haji?

Membahas soal haji ini, agak was-was sih sebenarnya, secara ini urusannya bukan cuma duniawi saja, namun ada unsur transendentalnya juga. Apalagi kalau sudah menyentuh lembaga resmi pemerintahnya, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag), pusing deh. Soalnya, meski guru ngaji mimin zaman dulu pernah bilang “Jangan sampai mengambil keuntungan yang membabi-buta dalam urusan agama,” namun perilaku Kemenag justru dinilai kerap menimbulkan masalah. Tahun-tahun lalu juga mendukung penilaian itu, kan, mulai korupsi pengadaan bantuan sampai isi stok jabatan. Ini membuat tidak hanya manusia yang bingung, bahkan malaikat juga repot : nama lembaga sama sepak terjang kok beda.

Kembali lagi ke soal haji, Indonesia lewat Kemenag telah mengambil keputusan untuk meniadakan pemberangkatan ibadah haji tahun ini, cuy. Menyusul dengan keputusan itu, sebelum ditanya yang aneh-aneh soal duit haji tahun ini dikemanakan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) langsung secepat kilat melempar pernyatakan bahwa dana tersebut akan dimanfaatkan buat stabilisasi nilai tukar rupiah. Wow, bisa gitu ya, mengakali peribadatan.

Sontak saja rencana mengalihkan penggunaan uang itu segera mendapat sindiran dari banyak orang, salah satunya si kritikus handal di bidang ekonomi, Rizal Ramli begini, “Bener-bener sudah kehabisan ide, Dana Haji dipakai untuk penggunaan berresiko support rupiah. Payah deh,” dalam akun twitter @RamliRizal. Wah, savage banget nih. Seakan-akan haji ini jadi sapi perah rupiah, dan Menag jadi bamper Menteri Keuangan yang bingung cari uang, ya?

Menurut mimin sih memang pantas kok kalau orang lantas mengelus dada lihat perilaku Kemenag ini. Mimin saja nih sampai heran, padahal dulu pas mimin ngaji, ustadz mimin bilang begini, “Uang untuk ibadah haji ini sakral. Pamali kalau dipakai untuk urusan lain”. Dan sekarang, jujur, mimin takut kalau pamali itu sedang mengintai kita (ya kali kita, Kemenag aja lah).

Benar sih kalau dilihat dari kronologi peniadaan ibadah haji tuh kayak ada yang janggal. Jadi wajarlah kalau orang-orang berpikir seperti Pak Rizal Ramli, bahwa peniadaan ini jangan-jangan cuma akal-akalan pemerintah buat menutup rupiah yang tepar, dan bukan sebab yang lain. Lagian pihak Arab Saudi juga belum memastikan antara bisa atau tidaknya didatangi rombongan haji dari negara luar. Seharusnya, sebab urusan haji ini sangat sensitif, bisa kali para petinggi negara menahan diri agar tidak memutuskan sesuatunya sebelum ada kepastian dari pihak Arab Saudi. Mbokyo kalau mau bertindak apalagi mengenai hajat hidup orang banyak bermusyawarahlah dulu. Lha kok malah Menteri Agama sebagai penanggung jawab nih belum musyawarah dengan lembaga negara yang lain, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, malah sudah serobot keputusan.

Usut punya usut, ternyata tindakan gegabah itu disebabkan atas adanya perintah dari Bos Besar, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mungkin pikir Pak Dhe yang sering bersinggungan dengan DPR, kalau harus menunggu keputusan dari Komisi VIII pasti tambah lama eksekusinya. Yaelah, Pak, kalau gak mau lama ya buat saja pemerintahan sendiri, yang tidak perlu ada campur tangan legislatif. Indonesia kan ini madzhabnya ‘trias politika’, jadi suka atau tidak ya tetap harus rembuk antar lembaga, dong.

Sudah ya mimin cukupkan tulisan tentang haji ini. Gak tega, cuy, kalau membayangkan bagaimana perasaan orang-orang tua di kampung-kampung yang bertahun-tahun menaruh harap agar bisa segera mencium Ka’bah di tahun ini. Mari kita berdoa semoga usia mereka masih memungkinkan berangkat haji tahun depan.

Bagikan :

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *